Pemerintah Salurkan Dana PIP untuk Pelajar Kurang Mampu, Ini Syarat dan Cara Pencairannya

ABOUT SEMARANG – Pemerintah kembali menyalurkan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) bagi anak-anak usia 6 hingga 21 tahun yang sedang menempuh pendidikan dasar hingga menengah.

Program ini menjadi bagian dari upaya menekan angka putus sekolah dan memastikan akses pendidikan merata, khususnya bagi keluarga miskin.

Penerima bantuan PIP meliputi siswa SD, SMP, SMA, SMK, termasuk peserta pendidikan nonformal seperti Paket A hingga C, serta pendidikan khusus.

Syarat utama penerima bantuan ini adalah pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), atau pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Tak hanya itu, anak-anak dengan kondisi khusus seperti yatim piatu, korban bencana alam, hingga yang putus sekolah karena keterbatasan biaya juga berpeluang menerima bantuan.

Bantuan PIP disalurkan dalam bentuk uang tunai dan ditujukan untuk meringankan kebutuhan sekolah pribadi siswa, seperti seragam, alat tulis, dan transportasi.

PIP tidak mencakup biaya operasional sekolah, seperti SPP. Besaran dana PIP bervariasi, yakni Rp450.000 per tahun untuk siswa SD, Rp750.000 untuk SMP, dan Rp1.000.000 untuk SMA/SMK. Siswa baru dan siswa di kelas akhir menerima setengah dari total jumlah tersebut.

Dana disalurkan langsung ke rekening siswa melalui bank penyalur: BRI untuk SD-SMP, BNI untuk SMA, dan BSI untuk semua jenjang.

Pencairan dana PIP dapat dilakukan melalui ATM bagi siswa berusia 17 tahun ke atas, atau melalui teller bank dengan membawa dokumen seperti KTP, KK, buku tabungan, dan surat kuasa jika perlu didampingi.

Siswa juga dapat mengecek status penerimaan dana melalui laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id dengan memasukkan NISN dan NIK.

Dengan keberlanjutan Program Indonesia Pintar ini, pemerintah berharap tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan bersekolah hanya karena persoalan ekonomi.

PIP menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan sosial.***