Catat! 21 Penyakit dan Layanan yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

Pada artikel ini akan dibahas secara lengkap mengenai daftar penyakit dan layanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan mulai Agustus 2025. Informasi ini penting diketahui peserta agar tidak salah persepsi saat membutuhkan layanan medis dan dapat menyiapkan biaya secara mandiri jika diperlukan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selama ini menjadi salah satu program pemerintah yang sangat membantu masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Dengan membayar iuran bulanan sesuai kelas kepesertaan, peserta dapat berobat di fasilitas kesehatan tanpa dipungut biaya tambahan.

Namun demikian, tidak semua jenis penyakit dan tindakan medis masuk dalam cakupan jaminan BPJS Kesehatan. Ada sejumlah layanan yang secara tegas dikecualikan berdasarkan regulasi yang berlaku, sehingga biaya pengobatannya tidak bisa diklaim melalui BPJS.

Mulai Agustus 2025, setidaknya terdapat 21 jenis penyakit dan layanan medis yang tidak akan dicover oleh BPJS Kesehatan. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang hingga kini masih menjadi dasar hukum utama pelaksanaan program JKN.

Artinya, peserta yang mengalami kondisi tertentu di luar manfaat jaminan wajib menanggung biaya pengobatan secara mandiri, baik di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta.

BPJS Kesehatan menegaskan bahwa layanan yang bersifat estetika, tindakan medis non-dasar, hingga penyakit yang timbul akibat tindak pidana tidak termasuk dalam manfaat jaminan kesehatan nasional.

Sebagai contoh, operasi plastik untuk tujuan kecantikan, pemasangan kawat gigi atau behel, serta pengobatan infertilitas atau mandul tidak dapat diklaim menggunakan BPJS Kesehatan.

Daftar Lengkap Penyakit dan Layanan yang Tidak Ditanggung BPJS

Berikut ini adalah 21 daftar penyakit dan layanan medis yang tidak dijamin BPJS Kesehatan dan perlu diketahui peserta sejak dini:

1. Penyakit akibat wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB).
2. Perawatan kecantikan atau estetika, termasuk operasi plastik non-medis.
3. Perawatan ortodontik, seperti pemasangan behel.
4. Penyakit akibat tindak pidana, termasuk penganiayaan dan kekerasan seksual.
5. Cedera akibat upaya bunuh diri atau menyakiti diri sendiri.
6. Penyakit akibat alkoholisme atau ketergantungan narkoba.
7. Pengobatan untuk mandul atau infertilitas.
8. Cedera akibat tawuran atau perkelahian.
9. Layanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri.
10. Tindakan medis yang masih bersifat eksperimental.
11. Pengobatan alternatif atau tradisional yang belum terbukti efektif secara medis.
12. Penyediaan alat kontrasepsi.
13. Perbekalan kesehatan rumah tangga, seperti alat kesehatan non-medis.
14. Layanan kesehatan yang tidak sesuai regulasi atau atas permintaan sendiri.
15. Pengobatan di fasilitas kesehatan nonmitra BPJS, kecuali kondisi darurat.
16. Cedera akibat kecelakaan kerja yang telah dijamin oleh program lain.
17. Cedera akibat kecelakaan lalu lintas yang ditanggung asuransi wajib lain.
18. Pelayanan kesehatan terkait Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri.
19. Layanan yang sudah dijamin oleh program jaminan lain.
20. Pelayanan kesehatan dalam kegiatan bakti sosial.
21. Layanan lain yang tidak berhubungan langsung dengan manfaat jaminan kesehatan.

Daftar tersebut menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan berfokus pada pelayanan kesehatan dasar dan medis yang bersifat esensial bagi masyarakat.

Alasan BPJS Tidak Menanggung Layanan Tertentu

Pengecualian ini dilakukan agar dana jaminan kesehatan dapat dikelola secara berkelanjutan dan tepat sasaran. BPJS Kesehatan memprioritaskan layanan yang berdampak langsung pada keselamatan dan kesehatan dasar peserta.

Layanan yang bersifat pilihan, estetika, atau tidak memiliki urgensi medis dianggap sebagai tanggung jawab pribadi peserta. Begitu pula dengan penyakit yang timbul akibat tindakan melanggar hukum atau risiko yang seharusnya ditanggung oleh program asuransi lain.

Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan sistem JKN tetap mampu melayani jutaan peserta secara adil dan berkesinambungan.

Imbauan untuk Peserta BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat agar memahami dengan baik batasan manfaat yang dijamin. Peserta juga diingatkan untuk tetap membayar iuran tepat waktu agar status kepesertaan aktif dan dapat digunakan saat membutuhkan layanan medis yang dijamin.

Pemahaman sejak awal mengenai layanan yang tidak ditanggung akan membantu peserta menghindari kebingungan dan beban biaya tak terduga di kemudian hari.

Dengan mengetahui aturan ini, peserta BPJS Kesehatan dapat lebih bijak dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan serta menyiapkan alternatif perlindungan tambahan bila diperlukan.***