Viral BPJS PBI Dinonaktifkan 2026, Begini Penjelasan BPJS Kesehatan dan Cara Aktivasinya

Isu penonaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) tengah viral di media sosial dan memicu keresahan masyarakat. Banyak peserta khawatir kehilangan akses layanan kesehatan gratis dari pemerintah. Menanggapi hal tersebut, BPJS Kesehatan memberikan klarifikasi resmi untuk meluruskan informasi yang beredar.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menegaskan bahwa penonaktifan peserta tidak dilakukan secara sepihak oleh BPJS Kesehatan. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang mulai berlaku pada 1 Februari 2026.

Dalam keputusan tersebut, sejumlah peserta PBI JK dinonaktifkan dan langsung digantikan oleh peserta baru.

“Secara jumlah total peserta PBI JK secara nasional, tidak ada pengurangan. Peserta yang dinonaktifkan digantikan oleh peserta baru sebagai bagian dari pembaruan data. Ini dilakukan agar bantuan tepat sasaran,” ujar Rizzky.

Penyesuaian data ini dilakukan sebagai upaya pemerintah memastikan bahwa bantuan iuran jaminan kesehatan diterima oleh masyarakat miskin dan rentan miskin yang benar-benar berhak. Beberapa alasan utama penonaktifan peserta PBI JK meliputi:

• Penyesuaian data berdasarkan SK Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026
• Proses verifikasi dan pembaruan data rutin oleh Kementerian Sosial
• Pergantian peserta lama dengan peserta baru tanpa mengurangi total peserta PBI JK

BPJS Kesehatan menegaskan bahwa penonaktifan ini bukan keputusan permanen. Peserta yang dinonaktifkan tetap memiliki peluang untuk mengaktifkan kembali status kepesertaannya.

• Peserta PBI JK dapat mengajukan reaktivasi jika memenuhi kriteria berikut:
• Masuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada Januari 2026
• Tergolong masyarakat miskin atau rentan miskin sesuai hasil verifikasi lapangan
• Mengidap penyakit kronis atau dalam kondisi medis darurat

Peserta dapat melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Setelah itu, Dinas Sosial akan mengusulkan peserta ke Kementerian Sosial untuk proses verifikasi. “Jika lolos verifikasi, BPJS Kesehatan akan kembali mengaktifkan status JKN peserta,” jelas Rizzky.

• Masyarakat dapat memeriksa status kepesertaan melalui:
• Layanan PANDAWA WhatsApp 08118165165
• BPJS Kesehatan Care Center 165
• Aplikasi Mobile JKN
• Kantor BPJS Kesehatan
• Petugas BPJS SATU di rumah sakit

BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat untuk rutin mengecek status kepesertaan agar tidak terkendala saat membutuhkan layanan kesehatan. Jika termasuk peserta yang dinonaktifkan, proses aktivasi ulang bisa segera dilakukan.***